Batalyon Dikosongkan Satu Tahun
JAKARTA - Batalyon Lintas Udara 100 Prajurit Setia (Linud 100/PS)
Kodam-I/Bukit Barisan dikosongkan selama satu tahun. Sedangkan 20 prajurit
yang terlibat bentrok dengan Brimob dan Polres Langkat di Binjai dipecat
dengan tidak hormat.
Pemecatan 20 prajurit Linud-100/PS bersamaan dengan pencopotan tanda
jabatan Danyon Linud 100/PS dari Mayor Inf Madsuni dan lima Danki dilakukan
langsung oleh KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, pada apel luar biasa
di lapangan Makodam-I/BB Jalan Binjai Medan, Rabu. Ke-20 prajurit itu terdiri
atas seorang bintara dan 19 tamtama.
Proses hukum ke-20 prajurit yang dipecat itu akan dilanjutkan. ''Ini
bukan keinginan TNI. Apa yang terjadi hari ini karena prajurit-prajurit
tidak melaksanakan sumpah prajurit,'' tandas KSAD.
Upacara pemecatan dengan melepas pakaian seragam dinas TNI dan pencopotan
jabatan Komandan Linud 100/PS tersebut, dihadiri Pangkostrad Letjen TNI
Bibit Waluyo, Gubernur Sumut HT Rizal Nurdin, dan Pangdam I/BB Mayjen TNI
Idris Gassing.
Para prajurit yang dilucuti pakaian dinas dan topinya, langsung masuk
rumah tahanan militer (RTM) untuk menjalani proses selanjutnya.
Jenderal Ryamizard menegaskan, markas Batalyon Linud 100/PS di daerah
Namu Sira-Sira Binjai untuk sementara dikosongkan selama satu tahun hingga
waktunya nanti diganti dengan prajurit baru.
Seluruh prajurit Linud 100/PS akan ditempatkan di berbagai batalyon
lain di wilayah Kodam I/BB, sementara Komandan Batalyon Linud-100/PS diambil
alih oleh Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Idris Gassing dan sebagai
penanggung jawab batalyon adalah Letkol Inf Zaidun.
Komandan Batalyon Linud 100/PS sebelumnya, Mayor Inf Madsuni, bersama
lima Danki yang dicopot tanda jabatannya, selanjutnya ditarik dan ditempatkan
di Kodam I/BB setingkat perwira menengah (pamen) dan perwira pertama (pama).
Mereka yang ditarik, selain Madsuni, adalah pejabat Komandan Kompi (Danki)
A Letda MT Saragih, Danki C Lettu Rafiola, Danki Bantuan Lettu Dwi Suwarno,
dan Danki Markas Lettu Suprapto.
''Batalyon Linud 100/PS tidak dibubarkan, tetapi pengosongan sementara
menunggu penggantian prajurit baru. TNI Angkatan Darat juga masih membutuhkan
30 batalyon,'' ucap KSAD yang selama tiga hari di Medan.
Simpang-siur
Sementara itu, tiga hari setelah bentrok aparat antara prajurit
Linud 100/PS dengan pasukan Brimob dan Polres Langkat di Binjai, hingga
hari Rabu jumlah korban masih simpang-siur baik dari anggota TNI, Polri,
maupun warga sipil.
Sebelumnya dalam laporan resmi yang disampaikan Gubernur Sumut HT Rizal
Nurdin bersama Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Idris Gassing dan Kapolda
Sumut Irjen Pol Ansyaad Mbai, korban tewas 6 orang, 23 luka-luka.
Namun data di lapangan, jumlah korban tewas lebih dari 6 orang, termasuk
dua dari masyarakat sipil, yakni M Rusli Mandai, pengusaha kedai nasi,
penduduk Ismaliyah dan Ir Tumpak Sidauruk penduduk Jalan STM Medan.
Suasana kota Medan dan Binjai pascabentrok bersenjata Linud 100/PS
dengan Brimob dan Polres Langkat, pada hari Rabu kembali normal. Semua
aktivitas pemerintahan, sekolah, dan masyarakat berjalan lancar.
Petugas Polres Langkat di Binjai dan di Markas Batalyon A Brimob Tanah
Tinggi Binjai sudah membersihkan puing-puing bangunan dan kendaraan yang
rusak dan hancur dibakar.
Serius
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Rizal Nurdin
meminta para direktur rumah sakit di Medan untuk serius melayani dan menyelamatkan
jiwa warga sipil yang menjadi korban insiden di Kota Binjai.
Gubernur Rizal Nurdin melalui juru bicaranya, Drs H Eddy Syofian, di
Medan, Rabu sore, mengatakan, sesuai penjelasan Kepala Staf TNI Angkatan
Darat Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Kodam I/BB akan menanggung biaya
warga sipil yang kini dirawat di beberapa rumah sakit. "Jika hal itu
terkendala, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pempropsu) akan mengambil
alih membantu biaya perawatan warga sipil yang terkena peluru," tutur
Eddy Syofian menyampaikan penuturan Gubernur Rizal Nurdin.
Kepada pimpinan rumah sakit di Medan, Rizal Nurdin minta mereka menanggulangi
dulu segala biaya, terutama untuk menyelamatkan nyawa warga sipil, karena
dilaporkan beberapa korban harus segera dioperasi.
Pernyataan sekaligus jaminan tanggung jawab untuk membantu biaya perawatan
korban warga sipil oleh Pempropsu itu, sehubungan dengan ada laporan salah
seorang korban, M Nasir, terpaksa menyerahkan jaminan barang kepada pihak
RSU Pirngadi.
M Nasir, ayah dari tiga putri, penduduk Perumnas Sei Berngam Binjai,
pedagang rokok ketengan, kendati masih berbaring di tempat tidur RSU Pirngadi
Medan, sempat bertanya siapa yang akan mengganti barang dan tempat jualannya
yang rusak.
Dua warga sipil korban bentrok berdarah antara pasukan Linud 100/PS
dengan Brimob dan Polres Langkat di Binjai meninggal dunia dan tiga orang
lagi masih dalam perawatan intensif.
Salah seorang warga sipil yang terkena tembakan, M Nasir (43), penjual
kios rokok di simpang Tugu Binjai, saat ini dirawat di RSU Pirngadi Medan
dan tim dokter akan mengeluarkan peluru yang bersarang di pinggangnya.
Kemudian dua korban warga sipil yang luka-luka masih keluarga almarhum
M Rusli Mandai, penduduk Jalan Ismailiyah, Medan, dirawat di RS Putri Hijau
Medan.
Tindakan Hukum
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan
(Kontras) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap
anggota Batalyon Lintas Udara (Linud) 100/Prajurit Setia yang terlibat
baku-tembak dengan Brimob di Binjai, Langkat, Sumatera Utara.
Kontras juga mendesak Batalyon Linud 100 dilikuidasi sebagai bentuk
kesungguhan TNI melakukan reformasi. Demikian pernyataan sikap Kontras
yang diterima Rabu kemarin.
Dalam siaran persnya yang ditandatangani anggota Presidium Koordinatoriat
Badan Pekerja Kontras Mouvty MA juga disebutkan keprihatinannya yang mendalam
atas peristiwa ini. ''Keprihatinan ini makin mendalam ketika melihat fakta
bahwa pemicu persoalan ini adalah penangkapan pengedar narkoba yang dibekingi
Batalyon Linud 100 tersebut oleh aparat kepolisian,'' ungkap siaran pers
Kontras.
Kontras melihat, peristiwa Binjai ini menunjukkan reformasi TNI masih
bersifat jargon semata. Sebab, nyatanya masih banyak aparat TNI yang bersikap
dan berwatak preman, yang makin brutal karena memiliki senjata. Watak premanisme
itu antara lain terlihat dari adanya aparat TNI yang membekingi bisnis
terlarang seperti narkoba dan perjudian.
Karena itu, Panglima TNI harus mengambil tindakan hukum yang tegas
dalam kasus Binjai ini, yakni menindak aparat Batalyon Linud 100 yang terlibat
dan melikuidasi batalyonnya. ''Sebagai bukti kesungguhan TNI melakukan
reformasi, maka segala bentuk demoralisasi dalam institusi militer harus
ditindak tegas,''ungkap Kontras.
Selain itu, Kontras juga mendesak kepolisian untuk mengusut peristiwa
yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil ini secara tuntas. Dan yang pokok
lagi, Kontras juga mendesak Presiden melakukan kontrol terhadap segala
bentuk pemberian hak-hak khusus terhadap militer dalam berbagai bisnis.
''Tindakan ini diperlukan untuk mengembalikan fungsi dan peran pertahanan
TNI dan menghentikan keterlibatan mereka dalam berbagai hal yang menghilangkan
profesionalisme dan memicu persoalan konflik.''
http://www.suaramerdeka.com (3 oktober 2002)