Wakil Ketua DPR, Fadli Zon
meminta suapaya pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo tidak membodohi masyarakat, dengan mengatakan server e-KTP masyarakat Indonesia berada di luar negeri.
"Janganlah
kita dibodohi. Dengan Pernyataan seperti itu. Jangan bodohi masyarakat
dalam kasus ini," kata Fadli di Kantor Ditjen Kependudukan Pencatatan
Sipil Kemendagri, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).
Fadli
sengaja datang ke kantor beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan
Kalibata No. 17, Jakarta Selatan ini untuk mengecek langsung server e-KTP.
Berdasarkan informasi diterima, kata Fadli, selain ada di kantor ini, server e-KTP juga ada di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat dan di Batam (server penyimpan data tambahan)
"Berdasarkan
keterangan dan kami liat langsung, data server kita di dalam negeri. Di
Kantor Medan Merdeka Utara itu servernya memuat 600 tera byte, di
Kalibata 35 tera byte, dan di Batam ada 200 tera byte," kata Fadli yang
datang ditemani Wakil Ketua Komisi II, Riza Patria.
Karena itu,
Fadli meminta supaya Tjahjo mengklarifikasi pernyataannya. Apalagi,
alasan itu dijadikan rujukan untuk mengeluarkan kebijakan menghentikan
sementara proyek e-KTP.
"Saya meminta saudara mendagri untuk melakukan klarifikasi karena telah membuat banyak pihak kebingunggan," tegasnya.
Beberapa waktu lalu Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kementeriannya menghentikan sementara pelayanan e-KTP guna mengevaluasi pelayanan tersebut pascaditemukan potensi ketidakakuratan pendataan.
Menurut Tjahjo, ketidakakuratan data tersebut lantaran servernya berada di luar negeri. Bahkan juga terdapat banyak e-KTP
palsu yang berasal dari Tiongkok dan Perancis. Untuk menindaklanjuti
server yang berada di luar negeri, Tjahjo mengatakan pihaknya telah
meminta kepada Mabes Polri agar menelusuri di mana saja server e-KTP berada.
Fadli menambahkan, justru berdasarkan pengecekannya, data e-KTP di Ditjen Kependudukan ini cukup akurat. Dari proses perekaman data, sidik jari maupun pengecekan lewat kartu.
"Kami
sudah saksikan, kami praktekan, perekaman data akurat, sesuai dengan
data yang direkam. Dari sidik jari sampai data biometrik, ini tidak ada
masalah. Menurut data dari Dirjen sudah ada 172 juta data yang direkam.
Karena itu saya mempertanyakan kepada Mendagri kenapa dihentikan,"
imbuhnya.
Jadi Kita tunggu siapa yang bodoh, mentrinya jokowi atau server EKTP ada duplikatnya di luar negeri, sampai di bilang servernya di di luar negeri!
 | |
| E-KTP Indonesia |